PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI PADA
MASA REFORMASI
1. Munculnya Gerakan Reformasi
Reformasi merupakan suatu perubahan
tatanan perikehidupan lama dengan tatanan perikehidupan yang baru dan secara
hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi, pada tahun 1998 merupakan
suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan, terutama perbaikan
dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum.
Buah perjuangan dari reformasi itu
tidak dapat dipetik dalam waktu yang singkat, namun membutuhkan proses dan
waktu. Masalah yang sangat mendesak, adalah upaya untuk mengatasi kesulitan
masyarakat banyak tentang masalah kebutuhan pokok (sembako) dengan harga yang
terjangkau oleh rakyat.
Sementara
itu, melihat situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin tidak
terkendali, rakyat menjadi semakin kritis menyatakan pemerintah Orde Baru tidak
berhasil menciptakan kehidupan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera.
Oleh karena itu, munculnya gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui
tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa anatara lain sebagai berikut :
- Adili Soeharto dan kroni-kroninya.
- Amandemen UUD 1945
- Penghapusan Dwi Fungsi ABRI
- Otonomi daerah yang seluas-luasnya
- Supremasi hukum
- Pemerintahan yang berisi dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
2. Kronologi Reformasi
Pada awal bulan Maret 1998 melalui
Sidang Umum MPR, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia,
serta melaksanakan pelantikan Kabinet Pembangunan VII. Namun pada saat itu
semakin tidak kunjung membaik. Perekonomian mengalami kemerosotan dan masalah
sosial semakin menumpuk. Kondisi dan siutasi seperti ini mengundang
keprihatinan rakyat.
Mamasuki bulan Mei 1998, para mahasiswa
dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demostrasi dan aksi keprihatinan
yang menuntut turunya Soeharto dari kursi kepresidenannya.
Pada tanggal 12 Mei 1998 dalam aksi
unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti, terjadi bentrokan dengan aparat
keamanan yang menyebabkan tertembaknya empat mahasiswa hingga tewas.
Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu
mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil
menduduki Gedung DPR/MPR. Pada tanggal itu pula di Yogyakarta terjadi peristiwa
bersejarah. Kurang lebih sejuta umat manusia berkumpul di alun-alun utara
kraton Yogyakarta untuk mndengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Bowono X
dan Sri Paku Alam VII. Inti isi dari maklumat itu adalah menganjurkan kepada
seluruh masyarakat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.
Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden
Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangannya
membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto, namun
mengalami kegagalan.
Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00
WIB bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharti meletakkan jabatannya sebagai
presiden di hadapan ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung. Presiden
menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi presiden,
serta pelantikannya dilakukan didepan Ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya.
Maka sejak saat itu, Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J. Habibie
sebagai presiden yang ke-3.
- PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI PADA MASA REFORMASI
Turunnya presiden Soeharto dari jabatan presiden dan diambilnya sumpah B.J Habibie
sebagai presiden, mulai ada perubahan dibidang politik.
Kemudia B.J Habibie mengumumkan susunan kabinet dan dilakukan pelantikan dan
merubah Kabinet Pembangunan
dengan Kabinet Pembangunan. Memang
sudah dilakukan perubahan akan tetapi masih banyak timbul pro dan kontra. Ada
sebagian yang mendukung adapula yang menentang.
Dengan adanya reformasi yang telah
dicanangkan, perubahan mulai tampak dibidang Politik biarpun undang-undang
dibidang politik belum disahkan, namun partai-partai politik baru sudah mulai
bermunculan. Hal ini sebagai tindakan antisipasi bila pemilihan umum yang
diselenggarakan memakai sistem multi partai. Sampai pada bulan Agustus 1998
sekitar 50 partai telah mendeklarasikan diri.
Peran ABRI juga semakin banyak mendapat sorotan, terutama peran sosial
politik dalam rangka dwi fungsi ABRI, netralitas politik dan pelanggaran
Hak Asazi manusia yang ditimbulkan oleh operasi militer. Semua tuntutan itu
telah mendorong ABRI memikirkan tentang perlunya sebuah paradigma baru bagi
dirinya di masa depan. Selain itu, tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan
otonomi daerah yang luas dan dilakukannya amandemen atau perubahan terhadap
konstitusi negara UUD 1945 juga semakin besar.
Dalam sidang istimewa MPR bulan
November 1998 menghasilkan beberapa ketetapan, diantaranya mengamanatkan kepada
presiden selaku mandataris MPR untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme
termasuk terhadap mantan presiden Soeharto dan ketetapan tentang pelaksanaan
pemilihan umum. Berdasarkan ketetapan bahwa pemilihan umum diselenggarakan pada
bulan Juni 1999.
Pemilihan umum tahun 1999 akan diikuti oleh 48 partai yang telah memenuhi persyaratan. Biarpun partai politik yang terdaftar mencapai 100 partai lebih. Dari hasil pemilihan umum ada 5 partai yang mendapat suara terbanyak, yaitu ; Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Pemilihan umum tahun 1999 akan diikuti oleh 48 partai yang telah memenuhi persyaratan. Biarpun partai politik yang terdaftar mencapai 100 partai lebih. Dari hasil pemilihan umum ada 5 partai yang mendapat suara terbanyak, yaitu ; Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Pemilihan umum tahun 1999 telah
terlaksana, dampaknya positif. Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika
Serikat semakin menguat, bahkan sempat mencapai nilai dibawah tujuh ribu rupiah
Per dollar Amerika Serikat. Biarpun secara umum ekonomi belum pulih dan belum
mengalami perubahan yang berarti tetapi nilai rupiah terhadap mata uang
hasilnya belum stabil, sehingga daya beli masyarakat pun belum menunjukkan
kemajuan dan masih rendah. Demikian pula para investor asing untuk menanamkan
modal di Indoensia masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa para investor belum
percaya dengan kondisi Indonesia.
Perkembangan masyarakat pada masa
reformasi yang semula bertujuan memperbaiki keadaan berubah menjadi anarkis.
Kerusuhan terjadi dimana-mana, hal ini karena adanya perbedaan penafsiran
mengenai anti reformasi. Penyimpangan dari tujuan reformasi dapat dilihat dalam
beberapa hal, seperti ; penjarahan terhadap toko yang tidak terkendali di
beberapa tempat dan pembakaran pertokoan bukan merupakan tujuan reformasi.
Demikian pula mengenai upaya penurunan jabatan seorang tanpa adanya aturan yang
jelas dan juga terjadinya hujatan dan opini yang tidak berdasar pada pemikiran
yang dalam. Hal ini tampak adanya suatu kepentingan tertentu dalam memanfaatkan
reformasi. Akibatnya masyarakat beranggapan apa yang baik pada masa orde baru dianggap
jelek pada masa reformasi.
Bila ada kesalahan
penulisan atau salah pengartian tolong berikan kritik dan saran supaya tidak
menimbulkan hal yang menjurus atau menjelekkan suatu organisasi, perseorangan
dan lain-lain.
PERKEMBANGAN POLITIK SETELAH 21 MEI
1998
Munculnya Reformasi di Indonesia disebabkan oleh :
1. Ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum
2. Pemerintah Orde baru tidak konsisten dan konsekwen terhadap tekad awal munculnya orde baru yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen dalam tatanan kehidupan bernasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Munculnya suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya ( status quo )
4. Terjadinya penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa.
5. Timbulnya krisis politik, hukum, ekonomi dan kepercayaan.
Munculnya Reformasi di Indonesia disebabkan oleh :
1. Ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum
2. Pemerintah Orde baru tidak konsisten dan konsekwen terhadap tekad awal munculnya orde baru yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen dalam tatanan kehidupan bernasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Munculnya suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya ( status quo )
4. Terjadinya penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa.
5. Timbulnya krisis politik, hukum, ekonomi dan kepercayaan.
Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum.
Setelah BJ Habibie dilantik menjadi presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 maka tugasnya adalah memimpin bangsa Indonesia dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi rakyat yang berkembang dalam pelaksanaan reformasi secara menyeluruh. Habibie bertekad untuk mewujudkan pemerintrahan yang bersih dan bebas dari KKN.
Pada tanggal 22 Mei 1998 Habibie membentuk kabinet Reformasi Pembangunan yang terdiri dari 16 orang menteri yang diambil dari unsur militer, Golkar, PPP dan PDI. Tanggal 25 Mei 1998 diselenggarakan pertemuan I dan berhasil membentuk komite untuk merancang Undang-undang politik yang lebih longgar dalam waktu 1 tahun dan menyetujui masa jabatan presiden maksimal 2 periode.
Usaha dalam bidang ekonomi adalah :
1. Merekapitulasi perbankan
2. Merekonstruksi perekonomian Indonesia
3. Melikuidasi beberapa bank bermasalah
4. Menaikkan nilai tukar Rupiahterhadap Dollar AS hingga di bawah Rp. 1.000
5. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF
Reformasi di bidang hukum disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat dan mendapat sambutan baik karena reformasi hukum yang dilakukan nya mengarah kepada tatanan hukum yang didambakan oleh masyarakat. Selama Orde baru karakter hukum bersifat konservatif, ortodoks yaitu produk hukum lebih mencerminkan keinginan pemerintah dan tertutup terhadap kelompok-kelompok sosial maupun individu dalam masyarakat.
2. KONDISI EKONOMI
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat, pemerintah melihat 5 sektor kebijakan yang harus digarap yaitu :
a. Perluasan lapangan kerja secara terus menerus melalui investasi dalam dan luar negeri seefisien mungkin
b. Penyed
B. KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT DI BERBAGAI DAERAH SEJAK REFORMASI
1. KONDISI SOSIAL MASYARAKAT
Sejak krisis moneter tahun 1997 perusahaan swasta mengalami kerugian dan kesulitan dalam membayar gaji karyawan. Sementara itu harga sembako semakin tinggi sehingga banyak karyawan yang menuntut kenaikan gaji pada perusahaan yang pada akhirnya berimabas pada memPHKkan karyawannya.
Karyawan yang di PHK itu menambah jumlah pengangguran sehingga jumlah pengangguran mencapai 40 juta orang. Dampaknya adalah maraknya tindakan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat.Oleh karena itu pemerintah harus membuka lapangan kerja baru yang dapat menampung para penganggur tersebut. Dan juga menarik kembali para investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia sehingga dapat membuka lapangan kerja.
iaan
barang kebutuhan pokok sehari-hari untuk memenuhi permintaan pada harga yang
terjangkauDalam upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat, pemerintah melihat 5 sektor kebijakan yang harus digarap yaitu :
a. Perluasan lapangan kerja secara terus menerus melalui investasi dalam dan luar negeri seefisien mungkin
b. Penyed
B. KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT DI BERBAGAI DAERAH SEJAK REFORMASI
1. KONDISI SOSIAL MASYARAKAT
Sejak krisis moneter tahun 1997 perusahaan swasta mengalami kerugian dan kesulitan dalam membayar gaji karyawan. Sementara itu harga sembako semakin tinggi sehingga banyak karyawan yang menuntut kenaikan gaji pada perusahaan yang pada akhirnya berimabas pada memPHKkan karyawannya.
Karyawan yang di PHK itu menambah jumlah pengangguran sehingga jumlah pengangguran mencapai 40 juta orang. Dampaknya adalah maraknya tindakan kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat.Oleh karena itu pemerintah harus membuka lapangan kerja baru yang dapat menampung para penganggur tersebut. Dan juga menarik kembali para investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia sehingga dapat membuka lapangan kerja.
c. Penyediaan fasilitas umum seperti : rumah, air minum, listrik, bahan bakar, komunikasi, angkutan, dengan harga yang terjangkau
d. Penyediaan ruang sekolah, guru dan buku-buku untuk pendidikan umum dengan harga terjangkau
e. Penyediaan klinik, dokter dan obat-obatan untuk kesehatan umum dengan harga yang terjangkau pula
BAB III
BalasHapusMETODE PENELITIAN
A. Tempat, Subyek, dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian ini adalah Sekolah Dasar di kecamatan Depok, dengan subyek
penelitian adalah siswa kelas 2 semester ganjil tahun pelajaran 2008/ 2009.
Penelitian ini dilakukan secara bertahap. Adapun tahap pelaksanaan penelitian
sebagai berikut:
1. Tahap Perencanaan
Tahap perencanaan meliputi penyusunan dan pengajuan proposal, mengajukan ijin
penelitian, serta penyusunan instrumen dan perangkat penelitian. Tahap ini dilaksanakan
pada bulan Maret – Juni 2008
2. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap ini peneliti akan melaksanakan penelitian pada bulan Juli – Oktober 2008.
3. Tahap Penyelesaian
Pada tahap ini terdiri dari proses analisis data dan penyusunan laporan penelitian, yang
dimulai bulan Oktober 2008.
B. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen semu karena peneliti tidak mungkin
melakukan kontrol atau manipulasi pada semua variabel yang relevan kecuali, beberapa
variabel yang diteliti. Menurut Budiyono (2003: 82) tujuan penelitian eksperimen semu
adalah untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat
diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan
untuk mengontrol dan atau memanipulasi semua variabel yang relevan.