Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah

A.      Pengeluaran Pemerintah Pusat

Belanja Negara dan daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan daerah serta pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja Negara dan daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian Negara atau lembaga pemerintahan pusat.

Belanja pemerintah pusat dikelompokkan sebagai berikut:

a.      Belanja pemerintah pusat menurut organisasi atau bagian anggaran.       

b.      Belanja pemerintah pusat menurut fungsi.  Rincian belanja negara dan daerah menurut fungsi, terdiri atas pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi,lingkungan hidup, perumahan, dan fasilitas umum, kesehatan,pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.

c.       Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, meliputi:

1) belanja pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal

PNS dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang  belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh : gaji, tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

2) belanja barang

Belanja barang adalah pengeluran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan. Belanja barang ini terdiri dari belanja pengadaan barang dan jasa, belanja pemeliharaandan belanja perjalanan

v  Belanja barang dikelompokan menjadi tiga ketegori:

q  Belanja pengadaan barang dan jasa : Merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari.

pengadaan barang yang habis pakai seperti Alat Tulis Kantor (ATK), pengadaan/penggantian peralatan kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok fungsi Kementerian/Lembaga, pengadaan kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur Pemerintah Pusat dan pengeluaran jasa nonfisik (contoh biaya pelatihan dan penelitian).

q  Belanja Pemerintahan : Adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan asset tetap atau asset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Contoh : pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintaha

q  Belanja Pengeluaran : Merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan

3) belanja modal

 belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dugunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dam aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

4) pembayaran bunga utang

belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang

5) subsidi

Pengertian Subsidi
Subsidi adalah sebuah pembayaran oleh pemerintah untuk produsen , distributor dan konsumen bahkan masyarakat dalam bidang tertentu

 Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan ekspor, subsidi di beberapa bahan pangan untuk mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan; dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi pertanian dan mencapai swasembada produksi pangan.

Subsidi dapat dianggap sebagai suatu bentuk proteksionisme atau penghalang perdagangan dengan memproduksi barang dan jasa domestik yang kompetitif terhadap barang dan jasa impor. Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar. Bantuan keuangan dalam bentuk subsidi bisa datang dari suatu pemerintahan, namun istilah subsidi juga bisa mengarah pada bantuan yang diberikan oleh pihak lain, seperti perorangan atau lembaga non-pemerintah.

6) belanja hibah

belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari Pemerintah kepada BUMN, pemerintah negara lain, lembaga/organisasi internasional, pemerintah daerah khususnya pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak secara terus-menerus, bersifat sukarela dengan pengalihan hak dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah

7) bantuan social

Bantuan Sosial yaitu transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat atau lembaga kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan pangan.

B.      Pengeluaran Pemerintah Negara

Pengeluaran pemerintah Negara terdiri atas pengeluaran belanja,bagi hasil kedaerah yang menjadi otoritasnya, dan pembiayaan.

Belanja terdiri atas tiga macam:

pengeluaran, yaitu belanja rutin, belanja modal,dan belanja tidak terduga.

ü  Pengeluaran rutin, yaitu pembelanjaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Pembelanjaan yang termasuk dalam posisi, di antaranya:

Belanja pegawai

Belanja barang dan jasa

Belanja pemeliharaan

Belanja perjalanan dinas

Belanja pinjaman

Belanja subsidi

Belanja hibah

Belanja bantuan social, dan

Belanja operasional lainnya.

ü  Belanja modal, terdiri atas belanja aset tetap dan belanja asset lainnya.

ü  Adapun belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran yang  tidak diperkirakan sebelumnya.

Bagi hasil pendapatan ke daerah yang menjadi otoritas dilakukan melalui tiga hal antaranya:

Bagi hasil pajak kekabupaten/kota, bagi hasil retribusi kekabupaten/kota, dan bagi hasil pendapatan lainnya kekabupaten/kota.

Adapun pengeluaran pembiayaan, di antaranya untuk pembayaran pinjaman, penyertaan modal pemerintah, belanja investasi permanen,dan pemberian pinjaman jangka panjang.

C.      Pengeluaran Pemerintah Daerah

Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Pemerintah Daerah meliputi:

1.     Dana Bagi Hasil

2.     Dana Alokasi Umum

3.     Dana Alokasi Khusus

4.     Dana Otonomi Khusus.

a.    Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Pengaturan DBH dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah  merupakan penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang tersebut dimuat pengaturan mengenai Bagi Hasil penerimaan Pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21 serta sektor pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Selain itu, dana reboisasi yang semula termasuk bagian dari DAK, dialihkan menjadi DBH. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

b.    Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum terdiri dari:

1.     Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi

2.     Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah yang ada di setiap masing-masing wilayah/daerah.

c.         Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU).

Dasar Hukum

·         UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan

·         PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Mekanisme Pengalokasian DAK

·         Kriteria Pengalokasian DAK, yaitu:

1.     Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD;

2.     Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan

3.     Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu

1.     Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK dan

2.     Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah

·         Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

·         Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

·         Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

d.    Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dana otonomi khusus tahun anggaran 2011 direncanakan sebesar Rp10.421.312.993.000,00 (sepuluh triliun empat ratus dua puluh satu miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

·         Belanja aparatur daerah

1.      Belanja Administrasi Umum

      Menurut Halim (2004 : 70), “belanja administrasi umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik dan bersifat periodik”.  Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas 4 jenis belanja, yaitu: belanja pegawai/ personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan.

       Jenis belanja pegawai/ personalia untuk belanja aparatur daerah meliputi objek belanja :

a)      Gaji dan tunjangan kepala daerah/ wakil kepala daerah

b)      Gaji dan tunjangan pegawai

c)      Biaya perawatan dan pengobatand) Biaya pengembangan sumber daya manusia

       Jenis belanja pegawai/ personalia untuk bagian belanja pelayanan publik meliputi objek belanja :

a)      Belanja tetap dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD

b)      Gaji dan tunjangan kepala daerah/ wakil kepala daerah

c)      Gaji dan tunjangan pegawai daerah

d)      Biaya perawatan dan pengobatan

e)      Biaya pengembangan sumber daya manusia

       Menurut Halim (2004 : 71), “jenis belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah untuk  penyediaan barang dan jasa.” Jenis belanja barang dan jasa untuk bagian belanja aparatur daerah terdiri atas objek belanja berikut :

a)        Biaya bahan pakai habis kantor

b)        Biaya jasa kantor

c)         Biaya cetak dan penggandaan keperluan kantor

d)        Biaya sewa kantor

e)        Biaya makanan dan minuman kantor

f)          Biaya pakaian dinas

g)        Biaya bunga utang

h)        Biaya depresiasi gedung (operasional)

i)          Biaya depresiasi alat angkutan (operasional)

j)          Biaya depresiasi alat kantor dan rumah tanggak) Biaya depresiasi alat studio dan alat komunikasi (operasional)

Jenis belanja ini untuk bagian belanja pelayanan publik terdiri atas objek belanja berikut ini :

a)      Biaya bahan pakai habis kantor

b)      Biaya jasa kantor

c)      Biaya cetak dan penggandaan keperluan kantor

d)      Biaya sewa kantor

e)      Biaya makanan dan minuman kantor

f)       Biaya pakaian dinas

g)      Biaya bunga utang

h)      Biaya depresiasi gedung (operasional)

i)        Biaya depresiasi alat-alat besar (operasional)

j)        Biaya depresiasi alat angkutan (operasional)

k)      Biaya depresiasi alat bengkel dan alat ukur (operasional)

l)        Biaya depresiasi alat pertanian (operasional)

m)   Biaya depresiasi alat kantor dan rumah tangga

n)      Biaya depresiasi alat studio dan alat komunikasi (operasional)

o)      Biaya depresiasi alat-alat kedokteran (operasional)

p)      Biaya depresiasi alat-alat laboratorium (operasional)

Menurut Halim (2004 : 71), “belanja perjalanan dinas merupakan jenis belanja pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan.”

2.      Belanja Operasi dan Pemeliharaan

Menurut Halim (2004 : 72), “belanja operasi dan pemeliharaan merupakan semua belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan  aktivitas atau pelayanan publik.” Menurut Halim (2004 : 72), kelompok belanja ini meliputi jenis belanja :

a.     belanja pegawai/personalia

b.     belanja barang dan jasa

c.      belanja perjalanan dinas

d.     belanja pemeliharaan.

Menurut Halim (2004 : 72), jenis belanja pegawai/ personalia untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik meliputi objek belanja berikut

a.      honorarium/ upah

b.      uang lembur

c.       insentif

Jenis belanja barang dan jasa baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik meliputi objek belanja :

a)   Biaya bahan/ material

b)   Biaya jasa pihak ketiga

c)    Biaya cetak dan penggandaan

d)   Biaya sewa

e)   Biaya makanan dan minuman

f)     Biaya bunga utang

g)   Biaya pakaian kerja.

“Jenis belanja perjalanan dinas dan jenis belanja pemeliharaan memiliki klasifikasi yang sama dengan klasifikasi jenis belanja ini pada kelompok belanja administrasi umum, baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik.” (Halim, 2004 : 73)

3.      Belanja Modal

Menurut Halim (2004 : 73), “belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.”Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja berikut, baik untuk bagian aparatur daerah maupun pelayanan publik :

a)         Belanja modal tanah

b)         Belanja modal jalan dan jembatan

c)          Belanja modal bangunan air (irigasi)

d)         Belanja modal instalasi

e)         Belanja modal jaringan

f)           Belanja modal bangunan gedung

g)         Belanja modal monument

h)         Belanja modal alat-alat besar

i)           Belanja modal alat-alat angkutan

j)           Belanja modal alat-alat bengkel

k)          Belanja modal alat-alat pertanian

l)           Belanja modal alat-alat kantor dan rumah tangga

m)       Belanja modal alat-alat studio dan alat-alat komunikasi

n)         Belanja modal alat-alat kedokteran

o)         Belanja modal alat-alat laboratorium

p)         Belanja modal buku/ perpustakaan

q)         Belanja modal barang bercorak kesenian, kebudayaan

r)          Belanja modal hewan, ternak, serta tanaman

s)          Belanja modal alat-alat persenjataan/ keamanan.

·         Belanja pelayanan public

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public.

Pembina dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya terhadap pimpinan lembaga negara dan pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

 gubernur pada tingkat provinsi melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan menteri dan bupati pada tingkat kabupaten.

 walikota pada tingkat kota wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik masing-masing kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

 gubernur dan penanggung jawab mempunyai tugas untuk mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja, melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dan melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan public.

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik, memfasilitasi lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antarpenyelenggara yang tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme yang ada, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengumumkan kebijakan nasional tentang pelayanan publik atas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja, serta hasil koordinasi, membuat peringkat kinerja penyelenggara secara berkala dan dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

pelayanan publik ini meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yaitu pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata.

Pelayanan atas jasa publik merupakan penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan kekayaan daerah yang dipisahkan

Skala kegiatan pelayanan publik didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda termasuk tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

2.      Belanja administrasi umum

Ø  Belanja Aparatur Daerah adalah bagian belanja berupa : Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampaknya (impact) tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik). 

Ø Belanja Pelayanan Publik adalah bagian belanja berupa : Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampaknya (impact) secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik).

Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Apa Bedanya ? 

Kedua pengertian diatas dikutif dari Lampiran VIII Kepmendagri No. 29 Thn 2002 <1>, sepintas keduanya tidak berbeda, tapi kalau dicermati menjelang akhir kalimat terdapat perbedaannya yaitu “tidak secara langsung” dan “secara langsung”, jadi kata tidak itu saja kunci perbedaannya. Bila dalam penyusunan APBD mengalami kesulitan memahaminya khususnya pada Susunan Belanja, wajar-wajar saja. Kenapa disebut wajar karena dari pengertiannya saja, sulit dibedakan dan sangat kurang penjelasannya. Dilain pihak sebagian masyarakat dan aparatur daerah beranggapan bahwa Belanja Aparatur itu adalah Belanja Rutin. Sedangkan Belanja Publik (demikian sering disebut) adalah Belanja Pembangunan, dianalogkan dengan Sistem Anggaran yang lalu. Suatu analog sederhana dan keliru dapat menimbulkan salah faham